PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: KEWENANGAN, MEKANISME, DAN SANKSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Buku Pengawasan Terhadap Presiden dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi: Kewenangan, Mekanisme, dan Sanksi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia membahas kedudukan Presiden dan hubungan kekuasaan antarlembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan diawali dengan kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan, kekuasaan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip konstitusionalitas, pembatasan kekuasaan, serta hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya. Uraian kemudian berlanjut pada kedudukan, fungsi, kewenangan, karakteristik, dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme penjagaan konstitusi.

Buku ini juga menguraikan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan berbagai persoalan yang dapat muncul dalam hubungan antara putusan konstitusional dengan kebijakan serta tindakan lembaga negara. Pengawasan terhadap Presiden ditempatkan dalam kerangka checks and balances, dengan pembahasan mengenai bentuk dan mekanisme pengawasan, lembaga yang terlibat, serta pengawasan preventif dan represif. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa peraturan, kebijakan, dan tindakan pemerintahan tetap sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

Bagian selanjutnya membahas ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bentuk dan jenis sanksi, lembaga yang berwenang memberikan sanksi, mekanisme pemberian sanksi, serta pertanggungjawaban konstitusional Presiden. Pembahasan ditutup dengan penguatan mekanisme pengawasan dan pembangunan kepatuhan antarlembaga negara melalui pemahaman terhadap putusan, penentuan tanggung jawab, tindak lanjut, pengawasan, dan evaluasi. Dengan susunan tersebut, buku ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya memastikan setiap kekuasaan negara tetap berada dalam batas konstitusi dan setiap putusan Mahkamah Konstitusi dapat diterjemahkan ke dalam tindakan kelembagaan yang sesuai.