OTONOMI DAERAH DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (Telaah Kepastian Hukum dan Kewenangan)

Buku ini membahas peran negara dalam menjamin hak kesehatan warga negara melalui penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dalam kerangka otonomi daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan merata dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan yang berlaku.

Pembahasan juga menyoroti perubahan sistem jaminan sosial menuju Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pembentukan BPJS sebagai penyelenggara utama jaminan kesehatan. Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem ini menimbulkan persoalan pembagian kewenangan, khususnya terkait peran dan ruang kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada bagian akhir, buku ini menekankan pentingnya kejelasan pengaturan kewenangan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS. Kejelasan tersebut diperlukan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan efektif, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkelanjutan.