PERUSAHAAN PERS DIGITAL (Status Hukum, Tanggung Jawab, dan Perlindungan UU Pers bagi Media Online Tanpa Badan Hukum)

Perkembangan media digital telah melahirkan beragam bentuk praktik jurnalistik yang tidak lagi selalu berada dalam naungan perusahaan pers konvensional. Ribuan media online perorangan, portal komunitas, blog berita, hingga kanal informasi berbasis media sosial kini berperan dalam menyebarluaskan informasi kepada publik dan membentuk ruang diskusi yang semakin dinamis. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mensyaratkan bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketika pelaku media digital yang menjalankan fungsi jurnalistik tidak memenuhi persyaratan tersebut, sehingga posisi hukum dan perlindungan yang mereka peroleh menjadi berbeda dengan media pers yang telah berbadan hukum.

Buku ini menguraikan konsep perusahaan pers dan makna persyaratan berbadan hukum Indonesia dalam sistem hukum pers nasional. Pembahasan disajikan dengan menempatkan Undang-Undang Pers dalam keterkaitannya dengan pengaturan badan hukum di Indonesia, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kedudukan perusahaan pers dalam kerangka hukum nasional. Selain itu, buku ini menghadirkan potret media online tanpa badan hukum, mulai dari bentuk, karakteristik, pola operasional, hingga berbagai tantangan yang muncul dalam praktik jurnalistik digital. Pembaca diajak memahami bagaimana media-media tersebut berinteraksi dengan regulasi pers, hukum siber, dan berbagai instrumen hukum lain yang berkembang di era digital.

Pembahasan selanjutnya menyoroti status hukum, pola pertanggungjawaban, serta perlindungan hukum bagi media online non-badan hukum dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di ruang digital. Buku ini juga mengulas hubungan antara kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan kebutuhan akan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pers digital. Sebagai penutup, buku ini menawarkan arah pengembangan pengaturan pers digital yang lebih adaptif dan inklusif guna menjawab perubahan ekosistem media, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan bagi seluruh pelaku jurnalistik di Indonesia.